Oleh : Nia Amalia (Pegiat Literasi)
Masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi balai desa karena beberapa alasan penting, antara lain kebutuhan akan dokumen resmi seperti akta kelahiran, surat keterangan domisili, dan surat izin usaha, dan sebagainya. Terkadang masyarakat juga membutuhkan pelayanan untuk akses ke program Pemerintah misalnya terkait dengan program bantuan sosial. Adakalanya masyarakat membutuhkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh balai desa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepemilikan tanah dan identitas.
Namun beberapa kebutuhan tersebut tidak selalu direspon cepat dan efektif. Beberapa hal yang ditemui antara lain :
1. Lambatnya Proses Pengurusan Dokumen.
Banyak warga mengeluhkan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan seperti akta kelahiran atau surat keterangan.
2. Ketidakjelasan Informasi.
Warga sering merasa bingung tentang prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengakses layanan.
3. Kurangnya Responsif.
Beberapa warga mengeluhkan kurangnya tanggapan dari pegawai balai desa terhadap pertanyaan atau keluhan.
4. Birokrasi yang Rumit.
Prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu juga sering menjadi sumber keluhan.
5. Sering kali balai desa tutup sebelum jam kerja yang ditentukan, dan ini menjadi keluhan di masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen dan disiplin pegawai di balai desa.
Terdapat sinyalemen di beberapa daerah bahwa pelayanan administrasi di balai desa kadang lebih mengutamakan warga yang berduit. Beberapa indikasi yang sering muncul adalah:
1. Prioritas dalam Pelayanan.
Warga yang mampu sering kali mendapatkan layanan lebih cepat atau diprioritaskan, sementara yang kurang mampu harus menunggu lebih lama.
2. Korupsi atau Suap.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa praktik suap dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan, menguntungkan mereka yang memiliki uang.
3. Akses Informasi yang tidak merata.
Warga yang berduit mungkin memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan sumber daya, sehingga lebih mudah daripada masyarakat awam.
4. Bisa juga karena faktor gaji yang diberikan negara kepada para pegawainya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga mencapai kesejahteraan. Hal ini bisa memicu pegawai malas bekerja karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Belum lagi keimanan warga negaranya yang rapuh di bawah penerapan sistem pendidikan sekuler, menjadikan mereka mudah mengabaikan amanah.
Negara berparadigma kapitalis meminimalisir peran utamanya sebagai raa’in dan pelayan rakyat. Alhasil, administrasi negara yang seharusnya fokus melayani kepentingan rakyat, hari ini malah melayani kepentingan pemilik modal dan para elit oligarki. Inilah wajah asli negara berparadigma kapitalis yang hanya berpihak pada para pemodal.
Prinsip negara Islam dalam melayani kepentingan masyarakat dilandaskan juga pada keadilan (Al-‘Adl), negara Islam diharapkan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua warganya, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Salah satu hadis sahih tentang fungsi kepemimpinan sebagai berikut,
"Ø¥ِÙ†َّ الأَئِÙ…َّØ©َ جُÙ†َّØ©ٌ، ÙŠُÙ‚َاتَÙ„ُونَ Ù…ِÙ†ْ ÙˆَرَائِÙ‡ِÙ…ْ."
“Sesungguhnya para pemimpin itu adalah pelindung, mereka diperangi dari belakang mereka.” (HR. Imam Muslim dan Bukhari)
Prinsip penting pengaturan dan pelayanan publik dalam Islam adalah pemerintah harus kembali pada fungsinya yang sahih. Yaitu sebagai pelayan/pengurus dan pelindung bagi rakyat.
Selain itu juga kemaslahatan umat (Al-Maslahah), pelayanan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Adanya transparansi dan akuntabilitas, pimpinan negara dan pegawai publik diharapkan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Pemerintah seharusnya mengambil paradigma Islam (kekhilafahan) dalam mengatur seluruh urusan bernegara. Dalam sistem khilafah masalah administratif boleh mengadopsi uslub (teknis) terbaik.
Khalifah memilih pegawai pemerintahan yang memiliki kemampuan dan ketaqwaan yang tinggi untuk menjalankan tugas administrasi. Negara juga mengawasi para pejabat dan pegawai pemerintahan serta menjatuhkan sanksi kepada mereka yang lalai dari tanggung jawabnya dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Hal ini didukung oleh pendidikan Islam yang membentuk kepribadian Islam generasi.
Jelas bahwa Kekhilafahan Islam merupakan kewajiban dan pasti membawa kebaikan serta keberkahan bagi rakyat dan negara. Wallahualam bissawab. []
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar