Oleh : Syamsi Widad
Banjir yang melanda warga Sukabumi awal Desember Tahun 2024 menjadi perhatian dan berita nasional, banjir yang disebabkan pendangkalan dan meluapnya sungai menyebabkan kerusakan insfrastruktur dan perumahan warga sehingga ribuan warga harus mengungsi di posko-posko dengan peralatan dan fasilitas seadanya. Bencana ini menyentuh simpati dan empati masyarakat. Wujud kepedulian beragam dari doa, support mental dan bantuan fisik logistic terus mengalir. Bahkan banyak relawan yang datang untuk membantu misal relawan yang dikirim dari pemkap Purwakarta dan Pandeglang.
Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, hingga Sabtu (7/12/2024) pukul 17.30 WIB, setidaknya ada 328 titik bencana yang tersebar di 39 kecamatan. Jenis bencana yang terjadi di tiap kecamatan sangat bervariasi, dengan tanah longsor, banjir, angin kencang, dan pergerakan tanah menjadi bencana utama yang merusak.
Di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, tanah longsor dan pergerakan tanah berdampak pada rumah-rumah warga rusak dan sebagian tanah persawahan terkikis, membuat beberapa warga terpaksa mengungsi.
Di Desa/Kecamatan Ciemas tanah longsor membuat beberapa titik jalan utama terputus akibat longsor besar, menghambat akses transportasi. Lalu di Kecamatan Tegalbuleud banjir dan angin kencang berdampak di Desa Rambay dan Desa Bangbayan. Banjir merendam permukiman warga, sementara angin kencang merusak atap rumah dan fasilitas umum.
Lalu di Kecamatan Gegerbitung, Desa Karangjaya, beberapa rumah rusak akibat pergeseran tanah yang mempengaruhi pondasi bangunan. Di Desa Sirnasari, Kecamatan Pabuaran banjir besar yang terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi, ditambah longsor yang menutup akses jalan menuju desa.
Kita dapat membayangkan bagaimana kondisi mereka, lelah fisik dan pikiran mereka. Kehilangan anggota keluarga [meninggal] dan juga kehilangan harta [uang, emas, baju, perabotan rumah tangga, ijazah,surat berharga,kendaraan,rumah dll] yang mereka kumpulkan selama ini. Banjir pasti mengakibattkan berhentinya aktifitas pendidikan, pekerjaan warga terhenti, krisis air bersih dan terjangkitnya beberapa penyakit yang menyerang para pengungsi/warga.
Inilah permasalahan riil yang harus diselesaikan, banyaknya bantuan logistik dari warga luar mungkin hanya cukup untuk keperluan sementara saja. Warga butuh tindakan pemerintah untuk mengembalikan kebutuhan pokok yaitu rumah mereka yang rusak , fasilitas umum sehingga dapat bertahan dan melanjutkan kehidupan mereka. Jika ini tidak segera di respon dan di tindaklanjuti pemerintah, maka akan bertambah jumlah pendudk miskin, jumlah pengangguran, meningkatnya urbanisai dll.
Alangkah baiknya permasalahan bencana Sukabumi dan sekitar ini tidak hanya dipandang sebagai permasalahn daerah dan solusi level daerah semata, pemerintah Pusat dan Pemda sebaiknya saling bahu membahu menyelesaikan persoalan ini. Tentu adanya evaluasi terhadap penyebab banjir dan solusi pemuhihan pasca banjir baik sifatnya fisik & mental.
Secara mental memang harus dikuatkan bahwa ini ujian Allah dan bagian dari ketetapan Allah, sehingga warga dapat iklas menerimanya, menyadarkan bahwa semua yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal, sewaktu waktu dapat diambil oleh Allah, menyadari bahwa manusia hanya bisa bergantung dan berlindung secara penuh kepada Allah.
Sedangkan dari sisi pengaturan urusan warga, yaitu aturan publikpun perlu dikoreksi dan evaluasi, apakah sudah benar benar untuk kepentingan rakyat? Semisal adanya pendangkalan sungai, bagaimana ini bisa terjadi? Dll.
Recovery pun tidak hanya bersifat parsial tapi harus menyeluruh baik dari individu hingga sistemik. Pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat (jalan, Rumah Sakit, fasilitas pendidikan, tempat ibadah jaringan listrik dll ) warga berhak mendapat hunian yang layak baik dengan perbaikan yang rusak atau ganti yang baru ditempat yang aman dengan cuma uma tanpa riba tanpa pungli.
Pemerintahpun wajib menghidupkan beberapa sektor baik perdagangan, industry, pertanian dll sehingga warga dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup.
Hal-hal diatas selayaknya dilakukan pemerintah karena tugas pemerintah adalah untuk melayani warga buka sebaliknya. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan rakyat. Dalam hal pembiayaan salah satunya, harus mengoptimalkan dana daerah dan pusat. Seiring dengan inipun perlu adanya pembenahan aturan dalam pengelolaan SDA baik di daerah dan pusat. Pada intinya kekayaan alam baik di dalam/diatas tanah, laut, dan jalan umum harus di kelola pemerintah dan di sediakan kepada warga secara non profit. Jangan sampai recovery Sukabumi di serahkan kepada pihak swasta dan swasta mengambil keuntungan dari bencana alam ini.
Dengan demikian, disetiap bencana alam, ada fenomena alam yang bisa diambil hikmahnya termasuk bagaimana usaha kita untuk menghindarinya sebelum terjadi. Bencana dapat dihindari dan jika bencana tetap terjadi maka jumlah korban baik materi/non materi dapat diminimalisir. Kondisi ideal ini dapat terjadi jika kita kembali kepada sistem yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Islam. Dengan sistem Islamlah, semua masalah akan tertangani dengan baik dan adil. Dan kondisi ideal ini pun dapat di usahakan secara bersama, selama masyarakat memiliki pemahan dan kemauan untuk menerapkan Islam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar