Oleh: Wulan Safariyah (Aktivis Dakwah)
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus pengusaha memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa beberapa komoditas pangan menjadi perhatian utama, di antaranya daging ayam, sapi, telur, bawang merah, dan cabai. Ia menjelaskan, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih menjadi tantangan yang memungkinkan terjadi kenaikan harga pada komoditas pangan.
Untuk menghadapi potensi lonjakan harga, Pemkab Kukar telah melakukan berbagai intervensi guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Selain itu, Sunggono menekankan pentingnya peran aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk mendukung pengendalian harga dan distribusi hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Berdasarkan data terbaru per 13 Desember 2024, harga beberapa komoditas pangan di 20 kecamatan menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi kecil. Namun, Sunggono memperingatkan bahwa harga ini masih bisa berubah jika distribusi terganggu atau permintaan melonjak tajam menjelang hari raya. (Kaltim.tribunnews.com)
Fenomena naiknya harga kebutuhan pokok menjelang pergantian tahun, menjelang hari-hari besar agama atau selama bulan Ramadhan bukanlah sesuatu hal yang asing bagi masyarakat, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menganggap hal ini merupakan sebuah tradisi. Mirisnya, masyarakat tidak berpikir politis dalam menyikapi fenomena tahunan ini. Lantas apa yang sebenarnya menjadi latar belakang terjadinya kenaikan harga menjelang hari-hari besar dan bulan Ramadhan?
Penyebab Kenaikan Harga Pangan
Kenaikan harga barang pokok bukanlah fenomena baru dinegri ini. Setiap pergantian tahun atau menjelang hari besar agama, kenaikan harga pangan sudah menjadi siklus tahunan.
Seharusnya masalah yang terus berulang ini membuat negara siap melakukan antisipasi, yaitui dengan menciptakan ketahanan pangan dan distribusi yang merata. Sayangnya, setiap pergantian tahun kenaikan harga pangan selalu saja terjadi. Menunjukan negara terkesan lambat merespon bahkan cenderung abai. Akibatnya setiap menjelang hari besar harga pangan naik, stabilitas harga terganggu. Ini menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam menjamin kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau untuk masyarakat.
Kondisi seperti ini memberi peluang bagi spekulan dan penimbun barang untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Dengan naiknya harga-harga barang akan menyebabkan harga pangan menjadi mahal dan akhirnya akan memberatkan rakyat. Sistem ini senantiasa memberi keuntungan bagi kaum kapital, tetapi menimbulkan kerugian bagi rakyat.
Penyebab harga-harga tidak stabil adalah sistem ekonomi kapitalistik. Sistem ekonomi ini memberikan kekuasaan kepada para kapitalis yaitu pengusaha untuk menentukan harga kebutuhan pangan. Adapun upaya pemerintah untuk mengendalikan harga adalah dengan melakukan kebijakan impor, padahal kebijakan impor menyebabkan harga pangan menjadi mahal, dan akhirnya rakyatlah yang menderita kerugian. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah tidak menyebabkan harga pangan turun.
Kondisi ini terjadi secara berulang di dalam sistem kapitalisme Demokrasi, walaupun stok pangan tersedia, tetapi justru menjelang hari-hari besar agama ataupun bulan Ramadhan menjadi momentum untuk menaikkan harga pangan. Tentu tidak sinkron dengan upaya pemerintah untuk mencegah angka stunting/gizi buruk, food estate pun tidak membuat harga pangan turun.
Sistem Ekonomi Islam
Lain halnya dengan sistem ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi dalam Islam membuat pasar berjalan sebagaimana mestinya, harga stabil dan masyarakat pun terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Peran negara, dalam hal ini mempunyai kewajiban yang amat besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban inilah yang nantinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap pemimpin dalam Islam akan senantiasa berpihak kepada rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam HR Al-Bukhari dan Muslim, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur mekanisme pasar. Harga diserahkan dalam mekanisme pasar, tidak ada pematokan harga bahan pangan. Sehingga pasar dan swasta tidak bisa semaunya mengontrol harga. Regulasi yang mengaturnya harus sesuai dengan syariat Islam.
Anas bin Malik, menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi kenaikan harga-harga yang tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah saw. tetapkan harga demi kami!” Rasulullah saw. menjawab,
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ
“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.”
Dalil diatas, larangan pematokan harga pasar adalah hadits yang menyatakan bahwa tidak boleh memaksakan harga kepada manusia. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal tas'ir (pematokan harga) adalah haram.
Penetapan harga oleh pemerintah hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang akan menimbulkan dharar (bahaya). Dalam kondisi normal, penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar.
Jika terjadi pelanggaran maupun kecurangan dalam mekanisme pasar, maka ada Qadhi pasar yang berpatroli sehingga mencegah terjadinya kecurangan dsbnya, ditambah lagi dengan ketakwaan setiap individu, maka stabilitas harga akan dapat tercapai dan masyarakat akan sejahtera.
Dengan demikian, agar kondisi harga tetap stabil maka dibutuhkan pengaturan dengan sistem ekonomi Islam. Karena, Islam satu-satunya solusi problematika.
Wallahu'alam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar