Oleh : Juzailah Simanjuntak
Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) memeriksa wali kelas SD Swasta Abdi Sukma setelah viralnya video seorang siswa dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran.
Pemeriksaan dilakukan pada Sabtu (11/1/2025) pagi di ruang kepala sekolah SD Swasta Abdi Sukma, yang berlokasi di Jalan STM, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor.Wali kelas yang diperiksa, berinisial H, diduga menghukum seorang siswa berinisial M karena belum membayar tunggakan uang sekolah selama tiga bulan.
Hukuman tersebut berlangsung dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025, seperti yang diungkapkan oleh ibu MA, Kamelia (38). "Dari Senin (6/1/2025), anak saya disuruh duduk di lantai dari pukul 08.00 hingga 13.00," ujar Kamelia saat ditemui di kediamannya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/1/2025). Kamelia menjelaskan bahwa anaknya malu datang ke sekolah karena perlakuan tersebut.
Hetifah menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Tindakan meminta murid belajar di lantai, karena menunggak SPP selama tiga bulan sebagaimana kasus di sebuah SD swasta di Medan, merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi," kata Hetifah kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2025).
Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi rakyatnya.
Pendidikan dalam Demokrasi
Bahkan untuk mencari ilmu (belajar) saja, di era kapitalisme sangatlah penuh dramatisasi, negara selalu saja tidak memperhatikan pendidikan kepada para rakyat nya.
kurangnya sarana pendidikan, fasilitas fasilitas sekolah, guru guru yang bijak dan beradab, serta kurikulum yang menyelamatkan para pelajar itu sangat minim sekali kita temui di era kapitalisme ini, bukan hanya para pelajar saja yang tidak memiliki Adab, tetapi para pengajar yang bijak saja pun sekarang sudah sulit di temukan.
Negara lemparkan semua sarana belajar yang baik ke swasta (individu) yang itu akan menghasilkan keuntungan pada mereka dan kita harus bayar mahal mahal untuk menikmati suasana belajar yang lumayan baik, walaupun banyak juga sekolah tinggi swasta yang masih melakukan antar bully sesama murid.
Inilah tanda kalau pendidikan di era kapitalisasi demokrasi hanya di jadikan ladang bisnis oleh penguasa pemerintahan yang tidak akan pernah puas dengan harta dunia ini.
Pendidikan dalam Daulah Khilafah
Islam sudah menetapkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara pendidikan itu suatu KEWAJIBAN negara untuk terus melayani dengan baik kepada para pelajar, rakyat,warga negara Khilafah mau itu miskin, kaya serta yang cerdas ataupun tidak.
Islam dapat bertanggung jawab atas pendidikan rakyat nya karena Islam memiliki dana yang besar dan penuh keberkahan, dana yang tidak pernah digunakan untuk kemaksiatan para petinggi. Islam juga akan memberikan Guru Guru yang berkualitas, Islam akan memberikan sarana belajar yang nyaman serta aman, memberikan pengajaran yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat dan layanan yang sesuai hukum Islam.
Dalam daulah Islam yaitu Daulah Khilafah tidak akan pernah ada lagi berita pelajar yang di hukum karena terlambat membayar SPP atau semacamnya.
Wallahu'alam Bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar