Oleh : Annisa J
Menjelang akhir tahun bencana alam terus tejadi menimpa negeri. Sejak Januari hingga Desember 2024, bencana alam sudah banyak terjadi. Beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir, seperti di Jakarta, Semarang, Bandung, dan banyak lagi. Adapun untuk longsor, di Sumatra telah terjadi longsor di beberapa daerah, seperti Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Selain itu, longsor juga terjadi di Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, yang menimbulkan dampak pada puluhan ribu warga.
Sementara pada 31 Desember 2024 lalu di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, Kecamatan Praya Timur telah terjadi bencana banjir. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material yang dialami warga di seluruh desa ditaksir mencapai sekitar Rp200 juta.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia dari 1 Januari hingga 15 Desember 2024 adalah 1.929 bencana. Geoportal Data Bencana Indonesia menyebutkan 976 banjir, 420 cuaca ekstrem, 120 tanah longsor, 336 karhutla, 13 gelombang pasang dan abrasi, 18 gempa bumi, 54 kekeringan, serta 5 erupsi gunung api.
Sementara dampak dari bencana alam ini terdapat 469 meninggal, 58 hilang, 5.643.138 menderita dan mengungsi, 1157 luka-luka. Kemudian 61.554 rumah rusak dan 949 fasilitas rusak.
Bencana-bencana alam ini terjadi karena secara geografis Indonesia rawan bencana. Beberapa diantara faktornya adalah karena Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Serta Alpha Belt sehingga pada suatu titik tertentu menyebabkan gempa bumi.
Selanjutnya Indonesia memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Di mana hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Dari banyaknya faktor alam di atas, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada ulah tangan-tangan manusia yang berperan dalam perusakan lingkungan. Dalam hal ini adalah pemerintah beserta dengan para korporat. Bekerja sama membangun berbagai macam proyek industrialisasi berupa infrastruktur dan penambangan. Demi melancarkan aksinya pemerintah beserta korporasi ini melakukan aksi deforestasi atau penggundulan hutan.
Dilansir dari liputan6.com, Indonesia jadi negara ke-2 di dunia dengan tingkat deforestasi terparah pada 2024 setelah Brasil, menurut World Population Review, sebuah lembaga yang menyediakan data populasi dan demografi global, berdasarkan hitungan luas deforestasi sejak 1990. Di laporan deforestasi tahunan mereka, ada 10 negara yang jadi "tersangka utama, karena sebagian besar deforestasi terjadi di hutan hujan dan hutan."
Menurut perhitungan sejak 1990, deforestasi tertinggi terjadi pada 1996 sampai 2000, yakni 3,5 juta hektare per tahun, lalu 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta hektare per tahun, dan mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.
Beginilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme-sekulerisme. Di mana para pemilik modal bekerja sama dengan penguasa demi mendapatkan keuntungan materi. Para pemimpin ini rela menghancurkan negeri demi memperkaya diri dan keluarganya. Tidak segan melanggar atau bahkan mengubah aturan demi berjalannya kepentingan.
Beralasan melakukan pembangunan, nyatanya melakukan perusakan. Tak jarang juga turut mencederai Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah pembangunan IKN (Ibu Kota Negara). Sampai saat ini sudah menghabiskan dana sebesar Rp. 72 Triliun. Kawasan ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta masih lekat dengan kehidupan masyarakat adat. Hal ini pun turut dikorbankan demi lancarnya pembangunan.
Dilanjutkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang berdiri di Indonesia. Diantaranya PT Bumi Resources Tbk, PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan PT Bayan Resources. Di mana tiga perusahaan ini yang terbesar di Indonesia. Tentu hal ini telah menimbulkan banyak kerusakan, seperti penyakit jantung, pernapasan hingga ginjal kronis. Berikut juga mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. Berkat dari aktivitas pertambangan yang menghasilkan banyak bahan kimia bisa meracuni perairan. Belum lagi pengunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan erosi.
"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". Qs. Ar-Rum ayat 41.
Tidak hanya itu, banyak perusahaan-perusahaan menjalankan bisnisnya padahal izin AMDAL belum keluar. Di mana pemerintah? Mereka seakan tutup telinga akan hal ini. Mereka mengabaikan aturan dari pencipta. Memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga wajarlah keberkahan dalam negerinya kosong dan malah mengundang azab Allah.
Seakan belum cukup dengan perusakan lingkungan dengan proyek-proyek industrialisasi. Pemerintah juga terkesan abai dengan penanganan bencana. Seperti mitigasi pra dan pasca bencana yang lemah dengan alasan kurangnya anggaran serta kesadaran masyarakat terkait hal itu. Kerap kali bantuan juga datang terlambat yang disebabkan karena lokasi yang sulit dijangkau.
Berbeda dengan halnya islam. Dalam sistem islam yakni khilafah, seorang pemimpin adalah ra'in dan junnah. Rasulullah shallahu 'alahi wasalam bersabda, "Ingatlah setiap kalian adalah raa'in (pemimpin/pengurus) dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)
Pemimpin dalam islam ini disebut khalifah. Sosok khalifah tidak hanya memiliki keahlian melainkan juga rasa tanggung jawab yang tinggi. Tidak akan menggadaikan negerinya diperas dan dijajah oleh asing demi kepentingan pribadi. Justru sebaliknya, khalifah akan melindungi negeri dan rakyatnya dari cengkeraman penjajahan dalalm bentuk apapun. Ini dikarenakan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dia meyakini bahwa apa yang dipimpinnya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.
Khilafah tidak anti terhadap pembangunan. Terbukti sepanjang sejarah berdirinya khilafah dahulu telah melahirkan bangunan-bangunan megah. Di mana bangunan tersebut masih berfungsi diabad modern ini. Di samping itu khilafah juga memiliki mekanisme pencegahan terjadinya bencana alam dengan menerapkan aturan dan kebijakan berdasarkan syariat islam. Di mana aturan itu tidak akan merusak lingkungan dan mengundang azab Allah. Berikut juga pembangunannya, berbeda dengan pembangunan ala Kapitalisme. Khilafah memiliki visi pembangunan yang mengandung ibadah. Pembangunan yang dilakukan tidak akan bertentangan dengan aturan Allah SWT.
Kemudian khilafah tidak akan mengalami kekurangan dana, prihal membantu korban bencana seandai terjadi. Karena pemasukan khilafah berasal dari berbagai sumber yakni fa'i, kharaj, ghanimah, jizyah hingga dari harta kepemimpinan umum dan negara. Dikelola secara adil demi kemaslahan umat.
Maka dari itu, sudah sewajarnya kita bermuhasabah diri serta kembali pada penerapan islam secara kaffah. Yakni dengan mendirikan kembali khilafah agar kemudian kita dapati berkah dari Allalh 'Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar