Oleh : Annisa
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025) lalu. Presiden RI ke delapan tersebut menyatakan kegelisahannya dikarenakan masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu," kata Dadan.
Untuk menutupi biaya yang tinggi dalam program ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keterlibatan pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diperkirakan kontribusi daerah mencapai Rp5 triliun. Tidak hanya kontribusi pemerintah daerah, beliau mengharapkan tambahan anggaran dari Provinsi.
"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," paparnya.
Kemudian Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin melontarkan usulan baru, yakni memanfaatkan uang koruptor sebagai sumber pendanaan program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Tidak sampai disitu, dia juga mengusulkan agar program ini dapat dibiayai dari masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Karena baginya, masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah. Ia percaya masyarakat juga ingin bergotong-royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah.
Telah kita ketahui bahwa program ini dibuat demi menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti lambatnya penurunan angka stunting di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen. Meski mengalami penurunan, angka stunting masih tetap inggi.
Lalu dapatkah program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyelesaikan stunting secara total? Jawabannya tentu saja tidak. Angka stunting yang masih tinggi membuktikan bahwa program ini tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Bahkan pada kenyataannya program Makan Bergizi Gratis banyak menimbulkan masalah. Dari mulai pendanaan yang tinggi hingga ingin melibatkan masyarakat dalam pendanaannya. Kemudian makanannya yang tidak enak atau tidak berkualitas hingga membahayakan.
Pada Kamis (16/1/2025) ada 200 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG. Mereka mengalami pusing, mual dan muntah. Sebelum keracunan, para siswa tersebut mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk bersama nasi putih, sayur cah wortel tahu, buah naga, dan susu.
Hal ini membuktikan kepada kita bahwa negara tidak kompeten dalam mengurus rakyatnya. Program ini sama sekali tidak menyentuh akar masalah banyaknya generasi yang masih tidak terpenuhi gizinya. Bahkan program ini terlihat jelas tidak matang dan hanya sekadar dipakai sebagai alat kampanye dalam seratus hari kerja presiden yang baru. Pemerintah melakukan pencitraan yang ujungnya membuat rakyat menderita.
Sejatinya pemenuhan gizi untuk generasi merupakan tanggung jawab bersama. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-nisa ayat 9, ''Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.''
Tanggung jawab yang paling utama terletak pada ayah sebagai sosok kepala keluarga. Di mana peran ayah adalah menafkahi sehingga terpenuhilah kebutuhan dan gizi anak-anaknya. Namun, peran ini pun tidak lepas dari campur tangan negara. Negara wajib membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan yang layak kepada para pekerjanya.
Apabila ayahnya tidak mampu menafkahi dikarenakan alasan sakit parah maka, peran kerabat hingga orang di sekitar sang anak, dari keluarga hingga tetangga, yang membantu memenuhi kebutuhannya. Jika memang benar-benar tidak ada yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan gizinya. Maka, di sanalah negara akan turun tangan memberikan bantuan langsung sehingga tidak akan ada yang kelaparan dan kekurangan gizi. Negara pun akan melibatkan para pakar gizi agar benar-benar terjamin kesehatannya.
Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi berbasis syariat islam yakni mewujudkan ketahanan dan keamanan negara dengan tidak bergantung pada impor. Pun juga dengan distribusi total kepada seluruh pelosok negeri. Inilah yang akan membuat harga pangan murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.
Ditambah khilafah akan mengatur harta kepemilikan umum berupa Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang beragam jenisnya nanti akan dikelola oleh negara dan dikembalkan kepada rakyat berupa makan bergizi gratis hingga pendidikan yang gratis.
Wallahu a'lam bi shawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar