Menyoal Keseriusan Negara Cegah Stunting Melalui Program MBG


Oleh : Lia Ummu Thoriq (Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
  
Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat. Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.

"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (Makan Bergizi), itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 (target) 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan. Menurut Dadan, Presiden saat ini juga sedang memikirkan penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu. Dari hitungan BGN, setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk mencapai target itu. (CNBCIndonesia, Jumat 17/01/2025)

Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak saat sedang dalam masa pertumbuhan. (https://ayosehat.kemkes.go.id)

Program makan siang gratis merupakan salah satu fokus program unggulan yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Program tersebut rencananya akan diberikan di sekolah kepada murid SD, SMP, SMA, dan SMK hingga santri baik sekolah negeri maupun swasta.

Prabowo mengklaim program makan siang gratis berpotensi untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia, yaitu stunting anak. Dalam visi misinya, program makan siang gratis termasuk 8 program Hasil Terbaik Cepat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya mampukah program makan siang gratis menekan angka stunting di negara kita? Jika kita lihat makanan yang diberikan kepada siswa belum mampu memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi para siswa.

Penyebab angka stunting meroket tidak lepas dari buruk perekonomian di negara kita. Keluarga-keluarga di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan gizi pada anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka yang kecil. Ini adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Pemerintah seharusnya memikirkan akar permasalahannya bukan memberikan solusi jangka pendek dengan memberikan makan siang gratis. 

Pemerintah seharusnya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk seluruh keluarga di Indonesia. Sehingga setiap keluarga mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarganya.

Permasalahan sempitnya lapangan pekerjaan adalah masalah yang cukup lama terjadi di negeri ini. Banyak lulusan sarjana yang menganggur, mereka juga berusaha membuka wirausaha kecil namun juga terganjal dengan modal usaha. Belum lagi sumber daya alam yang dikuasai oleh asing, sehingga rakyat Indonesia hanya menikmati ampasnya.

Salah satu sumber daya alam yang besar adalah di kota Jayapura. Tambang emas yang begitu megah dan berlimpah disana namun rakyatnya mengalami kemiskinan dan stunting. Angka stunting di Jayapura cukup memprihatinkan Menurut ketua TP PKK pusat, Tri Tito Karnavian angka stunting di Kota Jayapura masih tinggi yaitu diatas 20 persen. Tito menghimbau agar ada usaha meningkatkan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak.(https://search.app/AA7nruwkH3WnaDtJ6). Miris, disatu sisi sumber daya alam melimpah namun disatu sisi rakyat mengalami stunting dan kemiskinan akut.

Perlu dikaji ulang pemberian makan siang gratis tak mampu menjawab persoalan stunting di negara kita. Jauh panggang dari api. Terlebih lagi kebijakan MBG banyak masalah mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas, sasaran, dll. Hal ini menunjukkan negara tidak mampu mengurus rakyat dengan baik. Kebijakan ini juga pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah banyaknya generasi yg belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan tingginya kasus stunting.

Bahkan MBG sejatinya bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat tapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Nampak kebijakan ini belum direncanakan secara matang, seolah dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat. dan terbukti justru menguntungkan korporasi. Makin nyata program ini sebagai program populis.

Inilah cara pandang sistem kapitalisme dalam memandang suatu masalah. Memberikan solusi namun tak menyentuh akar permasalahannya. Pada akhirnya permasalahan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Program ini terlihat seperti solusi jangka pendek yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak-anak. Sistem kapitalisme terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Butuh sistem alternatif agar kasus ini segera teratasi. Sistem ini tidak boleh bersumber dari akal manusia karena pada dasarnya akal manusia lemah dan terbatas. Sistem ini harus bersumber dari Wahyu Allah sang pencipta manusia. 


Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat dalam Sistem Islam

Negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyatnya individu per individu. Makanan bergizi adalah salah kebutuhan pokok setiap rakyat yang wajib dipenuhi. Makanan bergizi tidak hanya sekedar program dari pemerintah, namun menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Yang menjadi pertanyaan dari mana dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya? Jawabannya dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam pandangan Islam sumber daya alam (SDA) seperti hutan, tambang, dan kekayaan alam lainnya adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara. Hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok, atau untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan SDA yang berbasis swasta harus diubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya.

Dalam pandangan Islam negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya baik berupa kebutuhan berupa barang dan kebutuhan berupa jasa. Kebutuhan berupa barang mencakup barang-barang tertentu berupa, sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan berupa jasa berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa untuk setiap warganya, baik muslim, non muslim, kaya maupun miskin.

Berikut cara Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok terhadap rakyatnya.
1. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan)
Strategi dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapannya sebagai berikut, negara memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Dengan diwajibkannya kepala keluarga untuk bekerja, di sisi lain negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang mampu dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Namun jika kondisi kepala keluarga tidak mampu bekerja karena kondisi tertentu misalnya sakit, maka negara memerintahkan ahli waris atau kerabat dekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok. 

Namun jika kondisi ahli waris atau kerabat dekat juga tidak mampu, maka negara mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya. Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh rakyat yang tidak mampu dan membutuhkan. Bantuan tetangga ini tentunya bersifat sementara sehingga tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Sebab memang negara berfungsi menjadi penyantun orang-orang lemah, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya.

2. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan dan keamanan)
Pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan asasi yang harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan pokok berupa barang (sandang, pangan, papan) dimana Islam melalui negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa (pendidikan, kesehatan, keamanan) harus dipenuhi oleh negara cara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah "pelayanan umum" (ri'ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting.

Demikianlah cara Islam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, baik kebutuhan pokok berupa barang dan jasa. Pemenuhan ini tidak hanya sekedar formalitas atau program pemerintah namun ini adalah bagian dari kewajiban negara dalam mengurus rakyat. Dengan begitu rakyat hidup dengan sehat dan anak-anak terbebas dari stunting.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar