Oleh : Syamsi Widad
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan larangan kepada semua menteri di kabinet Merah Putih dalam pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Prabowo berkomitmen untuk mengecek langsung pelaksanaan tersebut."Saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial."
Pernyataan Presiden dituangkan dengan Inpres RI No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan No 537/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Adapun efisiensi, pemotongan, pemangkasan anggaran tersebut meliputi perjalanan dinas baik domestic/luar negeri, kegiatan yang bersifat Even, Ceremonial, FGD, Seminar, pembatasan honor, belanja kertas (seiring eco green) dan kegiatan kontraktual lainya.
Bapak Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengecek langsung pelaksanaan tersebut bahkan sampai dengan satuan ke-9 atau terkecil. Luar biasa. Meskipun adanya pemangkasan anggaran ini diharapkan setiap K/L tetap berkinerja baik melayani masyarakat.
Pemangkasan Anggaran memperlihatkan kita kepada beberapa hal,
1. Pemangkasan ini diharapkan dapat mengurangi korupsi, pemborosan, meningkatkan perekonomian negara dan terbayarnya utang yang jatuh tempo.
2. Adanya perencanaan anggaran yang kurang efekfif dan efisien selama ini, yaitu munculnya pos pos belanja yang berlebihan, kurang tepat sasaran.
3. Indikasi korupsi dan penggunaan dana rakyat yang tidak semestinya, tidak berdampak langsung pada rakyat.
Anggaaran yang dipangkas akan dibelanjakan untuk apa?
Sudah selayaknya anggaran digunakan untuk sebesar sebesarnya kemakmuran rakyat, akankah demikian pemangkasan kali ini? Di sisi lain bahwa total utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun, adanya program makan siang gratis serta adanya 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri.
Bisa menjadi indikasi, bahwa pemangkasan tersebut akan digunakan untuk pos ini. Jikalah demikian sebenarnya juga perlu dikaji apakah bertambahnya kementerian dan lembaga, makan siang gratis adalah program efektif efisien untuk kepentingan dan pengurusan rakyat? Begitu dengan pembayaran utang, utang yang dihasilkan apakah benar benar berdampak untuk rakyat?
Sampai dengan saat ini pemotongan anggaran selalu ada di tiap tahunnya, tapi alokasinya juga tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat, tingginya biaya kesehatan, Pendidikan, kebutuhan pokok, bbm, hilangnya subsidi masih dirasakan rakyat. Bahkan pembangunan fisik seperti rusak, banjir, jalan jalan yang selalu di gali,transportasi yang nyaman juga tidak kunjung ada perubahan. Apakah ini yang disebut efisiensi anggaran? kemana alokasi pemangkasan anggaran selama ini?
Dari hasil penelurusan masalah, sejatinya pemangkasan anggaran laksana gunung es di lautan, ada problematika dasar yang mengakibatkan ini semua, dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran hingga solusi yang tambal sulam seperti yang terjadi kini yaitu pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran seperti jurus sakti yang di keluarkan oleh sang pahlawan untuk keluar dari situasi darurat. Problemmatika dasar tersebut adalah system kapitalisme yang dijadikan pijakan semua aturan bernegara termasuk dalam mengelola anggaran keuangan dan tumpuan perekonomian negeri.
Ada aturan lain, system lain yang bisa memberikan solusi gamblang tuntas sempurna dalam mengelola anggaran,keuangan dan perekonomian yaitu system Islam. Sistem ini mengatur kepemilikan SDA mana kepunyaan pribadi, umum dan negara, untuk pengelolaan SDA umum dan negara serta distribusinya wajib dilakukan negara melalui Baitul mal,sumber pendapatan negara yg lain bisa berupa Zakat, Jizyah, Kharaj, Al Usyur yang tentunya berdasarkan aturan Islam. Para pengelola anggaran dalam hal ini termasuk penguasa memiliki kontrol individu yang kuat yaitu taqwa sehingga sangat berhati hati dalam merencanakan dan mengalokasikan uang negara. Sanksi yang tegas ikut menjadi pilar & kontrol pelaksanan anggaran sehingga pemangkasan anggaran mungkin kecil terjadi disebabkan adanya perencanaan yang detail berdasarkan aturan Islam. Skala prioritas adalah berdasar kepentingan pokok rakyat, jihad, ketahanan militer.
Jadi pemangkasan anggaran selama masih dalam bingkai kapitalisme akan kurang mengena/berdampak untuk rakyat, karena dalam system ini untung rugi, azas manfaat,tawar menawar kepentingan sangat kental mewarnai para pelaku kebijakan dengan para pemilik modal yang penyokong pelaku kebijakan tersebut.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar