Oleh : Noura
Musibah banjir kembali melanda Kota Balikpapan. Hujan deras yang mengguyur sejak Jumat (7/3/2025) dini hari mengakibatkan sembilan titik permukiman terendam air hingga 140 cm, menimbulkan kerugian bagi warga serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tidak hanya banjir, tanah longsor dan pohon tumbang turut memperparah kondisi kota. Ini bukan pertama kalinya, dan tampaknya akan terus berulang jika solusi yang diambil hanya sebatas respons jangka pendek tanpa menyentuh akar permasalahan.
Penyebab Banjir: Dari Drainase hingga Ketidakseimbangan Tata Ruang
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. La Isa Hamisah, menyoroti buruknya sistem drainase sebagai penyebab utama banjir. Banyak saluran air yang tersumbat akibat ketidakmampuan drainase menampung curah hujan yang tinggi. Kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan semakin memperparah penyumbatan.
Setiap tahun, kota-kota di Indonesia, termasuk Balikpapan, menghadapi banjir dengan skala yang semakin besar. Pemerintah, seperti biasa, merespons dengan solusi teknis; pengerukan drainase, pembangunan waduk, atau pembuatan sumur resapan. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa banjir tetap terjadi bahkan semakin parah?
Jawabannya ada pada kebijakan tata ruang yang tidak memihak keseimbangan lingkungan. Alih fungsi lahan terjadi secara massif. Ruang terbuka hijau (RTH) semakin berkurang karena dikorbankan untuk proyek-proyek properti, industri, dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak ekologis. Lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi beton dan aspal yang menutupi pori-pori tanah. Akibatnya, saat hujan deras turun, air tidak bisa diserap dengan optimal dan langsung menggenangi kota. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan banjir bukan sekadar masalah teknis, melainkan problem sistemik yang berakar pada paradigma pembangunan yang tidak berorientasi pada keseimbangan alam.
Kapitalisme Biang Kerok di Balik Banjir
Kondisi ini bukan kebetulan, tetapi konsekuensi dari sistem ekonomi yang diterapkan, yakni kapitalisme-liberal. Sistem ini menjadikan tanah sebagai komoditas yang diperjualbelikan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Tidak ada pertimbangan jangka panjang, tidak ada regulasi yang benar-benar melindungi keseimbangan ekologi, terlebih memikirkan dampaknya bagi masyarakat yang selalu menjadi korban utama.
Di bawah Kapitalisme, siapa pun yang memiliki modal besar bisa menguasai lahan dalam skala luas, menggusur lahan hijau, dan menggantinya dengan bangunan yang menguntungkan secara finansial, tetapi merusak daya dukung lingkungan. Pemerintah sering kali hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan korporasi, bukan pelindung bagi rakyat dan ekosistem. Demi mengejar peningkatan pendapatan daerah, pemerintah memberi ijin deforestasi dan alih fungsi lahan.
Ini tidak terlepas dari karakter pejabat yang kapitalis, buah dari penerapan sistem sekuler kapitalistik. Lahirlah penguasa berwatak khas kapitalis yang tidak berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat), tetapi malah bermental pebisnis.
Balikpapan bukan satu-satunya kota yang mengalami dampak dari eksploitasi kapitalistik ini. Jakarta, Bekasi, dan banyak kota lain mengalami pola yang sama. Ini adalah siklus yang berulang: eksploitasi -> bencana -> penanggulangan teknis -> eksploitasi baru. Tanpa perubahan sistem, siklus ini tidak akan pernah berhenti.
Terjadinya bencana banjir semestinya membuat kita melakukan evaluasi. Realitanya, memang hal yang tidak bisa ditampik bahwa bencana alam banjir ini bersifat sistemis. Ini tampak dari penanganan dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan perubahan signifikan.
Islam Kaffah, Solusi Hakiki Membawa Berkah
Islam sebagai sistem kehidupan memiliki aturan yang mengatur keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Islam tidak hanya memandang alam sebagai sumber daya yang dieksploitasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga.
Dalam Islam, tata ruang dan pemanfaatan lahan diatur secara ketat untuk memastikan keseimbangan ekologi tetap terjaga. Allah ﷻ berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” (Q.S Al-A’raf[7]:56
Bencana yang berulang dan menjadi langganan ini menegaskan lalai dan abainya penguasa untuk mengurus rakyatnya. Ini juga harus menjadi pelajaran untuk mitigasi bencana alam di daerah yang lain. Mestinya patut disadari bahwa ini merupakan kerusakan yang diakibatkan manusia yang tidak mengindahkan syariat Allah Ta’ala, sebagaimana firman-Nya :
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." QS. Ar-Rum[30]:41
Hujan adalah rahmat. Sedemikian teliti Allah menggambarkan proses terjadinya hujan. Keseimbangan fungsi ekologis hujan bagi suatu kawasan tidak akan berlaku ketika tata kelola lingkungan menyalahi fitrah. Sehingga acapkali ketika terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia, tidak pelak hujan yang semestinya menjadi rahmat justru berubah menjadi bencana.
Islam tidak anti pembangunan. Justru sejarah mencatat pesatnya pembangunan di era peradaban Islam dan secara riil terbukti berfungsi untuk urusan umat. Di dalam Islam pembangunan mengandung visi ibadah, yakni harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah Ta’ala. Maka, jika suatu proyek pembangunan bertentangan dengan prinsip Islam serta berdampak pada potensi terjadinya kedzaliman, pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan.
Kota Balikpapan yang memiliki kawasan pesisir, semestinya difungsikan potensi ekologisnya, yakni mencegah abrasi air laut terhadap daratan. Sedangkan sebagian wilayahnya yang merupakan kawasan hutan hendaknya dilestarikan sebagai area konservasi agar dapat menahan/mengikat air hujan sehingga mampu menjaga siklus air.
Momentum Ramadan ini seharusnya menjadi ajang muhasabah bagi kita semua. Musibah banjir yang terus berulang harus dijadikan pelajaran untuk kembali pada sistem yang berlandaskan syariat Allah ﷻ sebagai pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengambilan berbagai kebijakan politik oleh penguasa. Bencana ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga peringatan bagi manusia agar tidak serakah dalam mengelola sumber daya. Pembangunan dan pengelolaan bumi tidak melulu demi reputasi, apalagi kapitalisasi dan angka-angka semu pertumbuhan ekonomi. Islam menawarkan solusi hakiki dan bukan sekadar tambal sulam, yakni perubahan paradigma dalam mengelola ruang hidup. Sekarang, pilihan ada ditangan kita. Apakah kita akan terus bertahan dalam sistem yang gagal, atau beralih pada sistem yang membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia?
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar