Oleh : Reshi Umi Hani
Meningkatnya angka pertumbuhan lulusan baru atau fresh graduated, ditengarai telah meingkatkan juga angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang ada di daerah Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, Musniah menyampaikan bahwa data statistika tersebut menunjukkan, TPT Kukar pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,05 persen dan meningkat menjadi 4,11 persen pada tahun 2024. Peningkatannya sebesar 0,06 persen dikarenakan banyaknya angkatan kerja baru.
Peningkatan ini disinyalir karena pertumbuhan jumlah lulusan baru dari SMA maupun Perguruan Tinggi yang akan masuk dalam angkatan kerja. Fenomena mencari pekerjaan setelah lulus belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk usia kerja lebih meningkat dengan cepat. Hal ini adanya lonjakan peningkatan TPT di Kukar.
Pada dasarnya Fresh graduated merupakan sesuatu yang alamiah, pergantian generasi tentu akan terus berputar sesuai dan zaman. Maka, dengan hadir nya banyak fresh graduate, tentulah bukan hambatan bagi suatu negara, seharusnya ini adalah suatu keuntungan yang besar untuk melanjutkan keberlangsungan suatu masyarakat.
Namun, pada faktanya kehidupan saat ini justru membuat para individu lulusan baru tersebut, kwalahan dalam melanjutkan kehidupan di dunia kerja. Lapangan kerja memegang peranan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan setiap individu. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan adanya relevansi hubungan antara individu rakyat dan pemerintah sebagai pengelola negara. Negaralah yang bertugas membuka lapangan kerja agar individu rakyat dapat memenuhi kebutuhannya. Seharusnya pemerintah menyiapkan lapangan kerja dan mereka pun disiapkan untuk bekerja.
Tingginya angka pengangguran ini adalah sinyal gagalnya negara menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, negara semestinya berupaya mencegah bertambahnya angka pengangguran. Hal ini karena keberadaan lapangan kerja sesungguhnya salah satu standar untuk mengukur kesejahteraan ekonomi rakyat di satu negara.
Deindustrialisasi telah menjadi salah satu penyebab maraknya pengangguran. Hal tersebut pun tidak lepas dari lemahnya negara dalam mempersiapkan SDM andal dan bermutu, pengadaan alat berat berteknologi tinggi bagi dunia industri, maupun sejumlah kebijakan yang tidak berpihak pada produsen dalam negeri.
Pengelolaan SDA yang kerap diintervensi negara lain. Tenaga kerjanya pun banyak dari luar. Lapangan kerja di dalam negeri yang terlalu kompetitif, membuat banyak individu memilih untuk merantau atau menjadi tenaga kerja di negeri orang. Ini jelas tidak bisa dianggap remeh.
Hal ini akan berbeda dengan pemerintah dalam sistem Islam yang berposisi sebagai raa’in (pengurus). Pemerintah dalam Islam, yakni khalifah, akan bertanggung jawab menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi rakyatnya.
Meski merekrut para lulusan sekolah dan kampus ke dalam dunia industri, Khilafah tidak mendesain kurikulumnya untuk mencetak tenaga terampil yang siap kerja sebagaimana sistem kapitalisme hari ini. Khilafah tidak mendidik generasi muda untuk menjadi pekerja industri, meski secara kompetensi mereka mampu memenuhi kebutuhan industri.
Khilafah menjadikan asas pendidikan adalah akidah Islam dan tujuan pendidikan adalah mencetak individu berkepribadian Islam sekaligus menguasai iptek. Kurikulum dibuat untuk menjadikan para lulusan menjadi fakih dalam din dan sekaligus pakar dalam iptek. Oleh karenanya, pada jurusan yang dibutuhkan oleh industri, para pemuda lulusan sekolah dalam Khilafah adalah orang-orang yang kompeten dan bahkan pakar di bidangnya.
Semua ini menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk para pemuda yang tidak bingung harus kerja apa. Ini karena mereka memiliki kompetensi dan negara menyediakan lapangan kerja. Sebuah capaian yang luar biasa dan tentunya kita dambakan.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar