Oleh : Silvy Anggra, M.M
Kebijakan Populis Lebaran 2025
Pemerintah Indonesia kembali akan menyelenggarakan program mudik gratis untuk lebaran tahun ini. Kurang lebih sekitar 100 ribu calon pemudik yang akan menerima program ini. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan alternatif tranportasi (viva.co.id)
Selain itu, pemerintah akan memberikan potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat. Kebijakan program ini diharapkan akan menurunkan sebesar 14% dari harga tiket pesawat (viva.co.id). Tidak berhenti di sana, bagi kendaraan darat yang akan melintas jalan tol, akan ada penurunan tarif tol. Dengan harapan dapat mengurai kemacetan di jalan arteri. Tidak berbeda dengan dua program kebijakan pemerintah sebelumnya, hal ini dilakukan agar dapat meringankan beban biaya transportasi yang akan di tanggung oleh pemudik selama lebaran (viva.co.id)
Dibalik kebijakan populis, Bukan perbaikan sistemik
Pemerintah populis dalam sistem kapitalisme adalah pemerintahan yang berusaha untuk mengambil simpatik masyarakat melalui kebijakan kebijakan yang seolah olah menguntungkan, namun jika dikaji kembali kebijakan tersebut tak menyentuh akar permasalahan. Menjadi hal yang tepat dan benar jika segala solusi dari kebijakan mampu menyentuh sampai ke akar permasalahan. Dengan harapan, tidak akan pernah muncul permasalahan yang sama atau paling tidak dapat meminimalisirnya.
Kebijakan populis ini bersifat sementara. Dikeluarkan untuk meredam ketidakpuasan publik terhadap hasil kerja pemerintah tanpa mengganggu kepentingan elit ekonomi dan korporasi yang sebenarnya sedang mengendalikan kebijakan negara.
Dalam sistem kapitalisme, negara bukanlah sebagai pengelola utama kepentingan rakyat. Melainkan sebagai fasilitator kepentingan swasta. Akibatnya, sektor sektor penting seperti transportasi, energi dan kesehatan seringnya di serahkan kepada pihak swasta atau investor. Ketika harga harga naik oleh mekanisme pasar, maka pemerintah hanya bisa merespon dengan solusi sementara jangka pendek bukan melakukan perombakan sistem kerja yang berpihak kepada rakyat.
Kebijakan Transportasi Umum dalam Islam, Solusi Hakiki
Ditengah kebijakan pemerintah yang populis, solusi jangka pendek dan bersifat sementara, islam menawarkan jalan keluar yang lebih mendasar dan berkelanjutan terkait transportasi umum yang aman, nyaman, murah dan berkualitas.
Islam mendorong negara sebagai pengatur dan pengurus kebutuhan rakyatnya. Termasuk transportasi umum. Bukan menyerahkan urusan ini kepada pihak swasta yang hanya mencari keuntungan dan sebagai alat bisnis yang justru akan membebani rakyat. Dalam hal ini, maka transportasi wajib di kelola oleh negara agar dapat memberikan transportasi yang murah, aman, nyaman dan berkualitas.
Islam mengharamkan komersialisasi kebutuhan publik. Didalam hadits, Rasulullah bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Maka dari sini, islam mendorong negara untuk memastikan transportasi umum dapat dijangkau oleh semua rakyat dengan harga terjangkau atau bahkan gratis. Sangat berbeda dengan sistem kapitalisme, ketika urusan di serahkan ke swasta maka akan ada permainan harga. Mekanisme pasar bermain yang mengakibatkan harga tak terkontrol oleh negara.
Islam mengatur bahwa pembiayaan transportasi umum akan diambil dari baitul mal. Bukan dari pajak seperti kapitalisme mengatur dan tarif yang tinggi. Allah Subhahanallahu wa ta’ala berfirman : “Dan apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri-negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Sumber dana Baitulmal berasal dari fai’, kharaj, zakat, jizyah, dan pengelolaan sumber daya alam. Islam benar benar mampu menjawab atas setiap permasalahan kebutuhan rakyatnya. Islam nyata dalam menghadirkan setiap solusinya yang di ambil berdasarkan nash nash Al Qur’an dan Al Hadits.
Selama kapitalisme masih diterapkan, rakyat hanya akan mendapat kebijakan populis sesaat tanpa perubahan mendasar. Sebaliknya, dalam sistem islam, transportasi publik akan menjadi hak rakyat yang terjamin setiap waktu sebagai wujud nyata pengurusan negara kepada umatnya. Wallahu ‘alam bii showab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar