Oleh: Arini Fatma Rahmayanti
Belakangan telah tranding #IndonesiaGelap di platform X, tagar ini merupakan luapan protes rakyat atas kebijakan pemerintah. Dilansir dari tirto.id, belum setahun sejak logo garuda dengan latar biru Peringatan Darurat mewarnai jagat maya, lambang itu kembali mengudara dengan latar hitam. Perubahan warna menjadi lebih suram ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan kekhawatiran publik terhadap Tanah Air semakin membuncah.
Hasil analisis lembaga pemantau media sosial, Drone Emprit, beberapa isu yang diangkat lewat tagar ini termasuk soal kisruh LPG 3 Kg, reformasi Polri, program Makan SIang Bergizi (MBG), pemangkasan anggaran untuk program sosial dan kesejahteraan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan.
Dilansir dari TANGSELXPRESS, sebanyak 1.623 personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa yang digelar aliansi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (17/2/2025) siang. Unjuk rasa ini akan dilokalisir di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sehingga tidak sampai depan Istana Negara.
Aksi ini digelar sebagai respons terhadap berbagai keputusan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda—salah satunya adalah pemotongan anggaran di sejumlah sektor. Para akademisi mengatakan krisis kepercayaan kepada pemerintah bisa lebih besar apabila tidak ada perubahan dalam kebijakan pemerintah dalam waktu dekat. "Paling tidak aksi demonstrasi ini akan terus menjadi guncangan buat pemerintahan Prabowo yang secara faktual sudah merosot nilai dukungannya," ujar akademisi dan sejarawan Andi Achdian.
Nanum, secara sadar sistem demokrasi telah dipilih negeri ini, sebagai sistem politiknya, yang memberikan kedaulatan hukum di tanggan manusia, dengan slogannya “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Manusia berkumpul dan bersepakat menentukan hukum atau aturan yang akan mengatur hidupnya. Dari sini sudah terlihat bagaimana sistem politik demokrasi itu merupakan sistem yang batil, sebab membuat umat islam tidak lagi membutuhkan adanya aturan islam atau mereka menyekutukan Allah sebagai Sang Pengatur.
Selain itu sistem politik demokrasi banyak menyimpan kebohongan, manipulasi, dan kecurangan, sebab sebenarnya rakyat tidak memiliki kekuasaan secara mutlak, karena kekuasaan atas segala kepentingan itu berada di tangan pemimpin negara atau pemerintah. Walaupun ada parlemen yang di kataan sebagai wakil rakyat, namun pada praktiknya aturan-aturan yang mereka sahkan berasal dari pengkajian pemerintah. Konsep hukum perpolitikan seperti ini akan mudah mendatangkan keculasan, sebab hukum tergantung pada kepentingan manusia. Sistem politik seperti inilah yang mendatangan kekhawatiran, kebingungan dan kegelapan masa depan kepada rakyat. Sehingga selama sistem demokrasi-kapitalisme yang diterapkan, siapapun yang memimpin, maka aturan yang dilahirkan pasti menguntungkan para pemilik modal dan penguasa. Akar masalah inilah yang seharusnya disadari oleh kita semua, rusaknya sistem kehidupan hari ini. Maka untuk memperbaikinya, satu-satunya cara adalah dengan merubah sistem dengan sistem alternatif lainnya.
Sistem islam adalah sistem alternatif lain yang mampu menggantikan sistem rusak demokrasi-kapitalisme. Sistem politik islam memiliki empat pilar. Pertama, kedaulatan ditangan syara. Kedua, kekuasaan milik umat. Ketiga, wajibnya mengangkat satu khalifah. Dan keempat, hanya khalifah yang berhak melakukan tabani atau adopsi hukum-hukum syara. Sehingga kita semua terkhusus mahasiswa sebagai agent of change seharusnya melakukan perubahan ke arah sistem.
Indonesia gelap akibat tidak ada ketundukan kepada hukum syariat islam, karena hanya dengan penerapan sistem islam akan meniscayakan masa depan gemilang. Namun untuk mewujudkan perubahan ini, diperlukan perjuangan bersama-sama untuk memahamkan umat dengan dakwah islam ideologis.
Waallahu'alam bissawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar