Oleh : Ummu Hanif Haidar
Jalan sirip yang menghubungkan antara jalur lintas selatan (JLS) dan pantai-pantai di Kabupaten Tulungagung harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Itu menjadi faktor penting untuk menunjang pariwisata sektor selatan. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib mendorong agar pembangunan jalur-jalur sirip JLS yang menuju ke pantai segera dilaksanakan oleh eksekutif.
Pembangunan Jalan Sirip Jalur Lintas Selatan (JLS) di Tulungagung memiliki berbagai rancangan yang senantiasa digaung-gaungkan, di antaranya :
1. Jalan JLS dapat meningkatkan aksesibilitas ke berbagai daerah di Tulungagung, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mempermudah distribusi barang. Ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perdagangan dan pertanian.
2. Jalan JLS berpotensi untuk menghubungkan destinasi wisata di sepanjang jalur selatan, yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini akan menciptakan peluang usaha baru di sektor pariwisata dan mendukung pelestarian budaya lokal.
3. Jalur ini dapat bertindak sebagai rute alternatif yang penting untuk evakuasi cepat dan akses darurat, terutama mengingat potensi bencana alam seperti gempa bumi atau longsor yang bisa terjadi di wilayah pegunungan.
4. Pembangunan JLS mendukung perbaikan infrastruktur secara keseluruhan, seperti penerangan jalan, fasilitas umum, dan pemeliharaan lingkungan, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Perencanaan pembangunan yang memiliki reputasi bombastis harus dikritisi dari sisi lain. Pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan seperti Jalur Lintas Selatan (JLS), sering kali menjadi bahan perdebatan yang hangat, terutama terkait dugaan kepentingan oligarki atau kelompok tertentu yang mungkin mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut. Berikut beberapa poin analisa yang harus masyarakat kritisi sebagai berikut:
1. Proyek-proyek infrastruktur besar sering kali melibatkan investasi yang substantial dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga ada potensi bagi oligarki untuk mendapatkan kontrak, menguasai lahan, atau mengontrol aliran sumber daya.
2. Proyek infrastruktur sering melibatkan berbagai kepentingan politik. Ada kalanya keputusan pembangunan dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok yang berkuasa atau dari lobi bisnis yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan demi keuntungan mereka.
3. Proyek pembangunan jalan dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang menguntungkan bagi pengusaha besar yang memiliki akses lebih baik terhadap lahan strategis. Ini bisa menciptakan situasi di mana kepentingan masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik sementara kepentingan oligarki mendominasi.
4. Seringkali, kurangnya transparansi dalam anggaran dan proses akuisisi tanah dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat bahwa proyek tersebut hanya menguntungkan segelintir orang atau perusahaan besar, bukan masyarakat luas.
Solusi Islam
Sebuah perencanaan pembangunan dalam Islam dilaksanakan dalam sebuah urutan prioritas. Jika infrastruktur tersebut urgen bagi masyarakat, maka daulah akan menyegerakannya. Sebaliknya, jika belum terlalu urgen maka ditunda terlebih dahulu. Pembangunan sekolah yang sudah rusak berat, tentunya akan lebih diprioritaskan, daripada hanya sekedar memperindah daerah wisata.
Penguasa dalam Islam sangat berpegang pada sebuah hadist sebagai berikut, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya” (HR. Muslim dan Ahmad).
Rasulullah bersabda : “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Infrastruktur dibangun oleh penguasa Islam dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya dihadapan Allah Swt. Penguasa Islam akan menutup seluruh celah bisnis yang memungkin muncul dalam berbagai riayah rakyatnya. Penguasa Islam sadar bahwa jabatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Wallahua’lam bisshowab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar