Oleh : Ummu Azam
Selain program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menggagas Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.
Pemerintah mengeklaim bahwa program ini adalah upaya konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Rakyat direncanakan berbentuk asrama atau boarding school.
Kurikulum yang diterapkan juga akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka. Kurikulum ini bakal diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Presiden Prabowo menunjuk Mohammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009—2014, sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat (SR) merupakan kebijakan populis jilid ke-2 pasca semrawutnya program MBG.
Kebijakan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk generasi, yakni MBG masih menyisakan problem dalam implementasi sebab ketaksiapan sejak perancangan program. Kini, menyusul kebijakan populis jilid 2, yaitu SR gratis.
Program SR ini akan berpotensi bernasib gelap sebagaimana MBG yang kini bergulir kasusnya dan sedang dilirik oleh KPK, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan klarifikasi.
Sekolah negeri yang sudah ada saja disesalkan kualitas output-nya dan dipertanyakan bagaimana keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lha kok sekarang muncul Sekolah Rakyat berlabel gratis, bagaimana konsepnya?
SR gratis ini rencananya segera diimplementasikan di 100 lokasi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Dalam publikasinya, pembangunan SR sebanyak 40 sekolah telah siap pada awal tahun 2025, tinggal menunggu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres). Setiap unit sekolah ditaksir menghabiskan anggaran Rp100 miliar. Artinya, total sekitar Rp10 triliun. Besaran dana yang tidak main-main di tengah negara melakukan efisiensi anggaran.
Belum lagi, lanjutnya, kebutuhan guru pendidik sekitar 60.000 orang. “Seperti apa mekanisme rekrutmennya masih dalam pembahasan. Tim Formatur baru dibuat di saat Inpres belum ada (dijanjikan akan segera terbit) dan sumber anggaran pendanaan belum jelas/belum ditetapkan.
Ini seperti dikejar deadline. Rancangan program serba semrawut, tetapi terburu-buru dipublikasikan kepada khalayak ramai.
Dalam draft RPJMN, sebenarnya ada program sekolah unggul yang saat ini belum ada kabarnya. “Tidak ada tercantum program Sekolah Rakyat gratis. Kita sebagai masyarakat merasa kepo dan “deg-degan” jadinya kan. Apalagi sajian berita dari pemerintah ini? Dari sekian problematika SR yang dijanjikan gratis dengan sasaran anak-anak keluarga miskin.
Bagaimana dengan nasib generasi? Apakah akan lebih baik dengan SR yang gratis? Apa mungkin dalam sistem kapitalistik begini layanan gratis bisa berkualitas? Bahkan, bisa diprediksi justru akan menimbulkan problem baru generasi yang tidak ringan.
SR ini direncanakan berupa boarding school/sekolah asrama. Selain akan membutuhkan SDM yang tidak sedikit, pengelolaan asrama atau boarding ini pasti double effort. Aspek pendidikan formalnya terkait kurikulum dan kesiapan guru, juga aspek pengasuhan dalam asrama untuk anak usia remaja membutuhkan kepribadian pendidik dan pengasuh yang baik, juga skill serta kompetensi khusus.
Selama ini,di sekolah umum negeri dan swasta - baik berbentuk boarding maupun bukan - dengan pembiayaan tidak murni gratis alias berbayar dan banyak pungutan, banyak muncul problematika pengasuhan dan pembinaan generasi.
Mulai kekerasan seksual, bullying, pergaulan bebas, kekerasan, sampai menimbulkan kematian, dll.. Belum lagi soal kualitas akademik yang jauh dari ideal akibat keterbatasan jumlah dan kualitas kepribadian tenaga pendidik, sistem penggajian upah guru, dan keterbatasan fasilitas pendidikan.
Sekolah umum yang ada saja sangat semrawut pelayanannya dari negara, bagaimana dengan sekolah rakyat yang gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin?
Pemerintahan negara sekuler tidak pernah memposisikan diri sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Di sisi lain, justru layanan publik seperti pendidikan dipandang sebagai komoditas ceruk penambang cuan dan lahan basah korupsi.
Jika negara dan pemerintah berniat tulus meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan untuk semua, solusinya tentu bukan membangun sekolah baru dengan label Sekolah Rakyat gratis khusus untuk anak keluarga miskin.
Sebab, ini akan memunculkan kelas-kelas sosial baru, sekolah untuk warga negara yang mampu dan sekolah untuk warga miskin sehingga bisa berdampak menghancurkan mental peserta didik.
Untuk itu, dibutuhkan negara dengan pemerintahan ideal, yaitu negara yang mampu memberikan layanan pendidikan gratis berkualitas unggul untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi antara kaya dan miskin. Pendidikan dengan kurikulum sahih yang manusiawi.
Semua itu, sudah disiapkan oleh Islam dengan syariatnya yang sempurna dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya. Tinggal diadopsi, diterapkan oleh negara, dan dilaksanakan oleh pemerintah yang amanah. Maka akan terbentuklah generasi-generasi yang berkepribadian islam, berkarakter pemimpin, pejuang, dan sholih.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar