Oleh : Ummu Hanif Haidar
Jalan tol baru yang dibangun di Jawa Timur ini akan memangkas waktu tempuh karena menghubungkan tiga kabupaten kota besar. Adapun biaya investasi yang digelontorkan dalam pembangunan tol baru di Jawa Timur ini sekitar Rp9,92 triliun.
Wilayah yang akan dihubungkan oleh jalan tol ini yakni Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung. Lantas, apa nama infrastruktur yang akan dibangun di Jatim tersebut? Nama infrastruktur yang dimaksud adalah Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Jalan Tol ini membentang sepanjang 44,17 kilometer. Diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan khususnya khususnya dari Kediri menuju Tulungagung.
Infrastruktur ini juga akan menghubungkan akses Jalan Tol Trans Jawa dengan Jalan Pantai Selatan (Pansela). Jalan Tol Kediri-Tulungagung ini ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2025. (Ayo Bandung).
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang mengalami pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol. Beberapa proyek jalan tol di Jawa Timur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendukung perekonomian.
Berikut adalah beberapa titik pembangunan jalan tol yang ada di Jawa Timur:
1. Tol Kediri-Tulungagung
Proyek ini sedang dalam tahap perencanaan, menghubungkan Kediri ke Tulungagung, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung transportasi barang dan orang.
2. Tol Surabaya-Gresik
Meskipun sudah ada Jalan Tol Surabaya-Gresik, proyek perluasan dan peningkatan kapasitas infrastruktur dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan.
3. Tol Surabaya-Pasuruan
Proyek yang beroperasi untuk meningkatkan akses ke daerah Pasuruan, sedang dalam proses perbaikan dan pengembangan.
4. Tol Probolinggo-Banyuwangi (jalur Timur)
Proyek yang direncanakan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah timur Jawa, menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi.
Fenomena pembangunan jalan tol di berbagai wilayah Jawa Timur ini, memang cukup menakjubkan. Pasalnya, dana yang dikucurkan tidak main-main. Pastinya akan menarik banyak investor.
Namun, pemerintah masih abai terhadap pembangunan berbagai infrastruktur umum yang meliputi hajat hidup orang banyak. Beberapa contoh pembangunan mangkrak yang tidak kunjung usai pembangunnya adalah sebagai berikut:
1. Jembatan Brawijaya itu sudah hampir empat tahun mangkrak, dan Menteri PUPR telah meminta untuk dihitung ulang untuk bisa diselesaikan. Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini.
2. Minimnya alokasi anggaran membuat Pemerintah Tulungagung kewalahan memperbaiki ratusan kilometer jalan yang rusak. Tahun ini saja alokasi perbaikan jalan hanya Rp 30 miliar. Panjang ruas jalan kabupaten mencapai 1.775 kilometer yang tersebar di 19 kecamatan.
3. Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, terdapat sedikitnya 39 titik ruas jalan yang rusak parah. Lokasi jalan itu tersebar merata di 15 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo.
4. Sebanyak 48 gedung sekolah rusak di Kabupaten Mojokerto terancam tidak dapat diperbaiki pada tahun 2025. Hal ini disebabkan potensi penghapusan anggaran rehabilitasi sekolah akibat efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kenapa Negara Abai dalam Prioritas Pembangunan?
Kelalaian negara dalam mengurusi infrastruktur karena konsep kapitalisme. Akibat dari kapitalisme, negara beralih fungsi sebagai pelayan korporat. Pembangunan jalan tol diprioritaskan karena ada cuan di sana.
Sementara itu kebutuhan sekolah yang ambruk, pembangunan jembatan yang mangkrak, atau jalan pedesaan yang berlubang parah tidak ada investornya (tidak ada cuannya), akan serta merta ditunda/dinomorduakan. Inilah masalah utama negara kapitalisme. Bergerak bila ada cuan.
Pandangan Islam
Beda halnya dengan Negara Islam. Prinsip dasarnya adalah Khalifah (pemimpin dalam Islam) berupaya mencegah terjadinya bahaya, karena Nabi saw. bersabda,
Ù„َاضَرَرَ ÙˆَÙ„َاضِرَارَ
"Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudaratkan, baik diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya menyebut hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni.
Ia melanjutkan, khalifah merupakan orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya, sebagaimana sabda Nabi saw.
اَلإِÙ…َامُ رَاعٍ Ùˆَ Ù‡ُÙˆَ Ù…َسْؤُÙˆْÙ„ٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”
Dengan prinsip ini khilafah akan selalu memprioritaskan pembangunan atas dasar kepentingan rakyat banyak. Biaya pembangunan infrastruktur yang mendesak tersebut tidak memperhatikan ada atau tidak ada dana APBN atau baitulmal, harus tetap dibangun. Jika ada dana APBN atau baitulmal, maka wajib dibiayai dari dana tersebut secara maksimal. Namun, jika tidak mencukupi, maka negara bisa memungut pajak (dharîbah) dari publik.
Jadi hanya dengan sistem khilafah saja, negeri ini akan sejahtera. Sistem yang adil dan mensejahterkan warga negaranya (baik muslim maupun non muslim). Wallahualam bissawab.[]
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar