Oleh: Riska Nur Azizah (Aktivis Muslimah)
Tinggal menghitung hari Ramadhan akan segera berakhir, Ia akan segera pergi meninggalkan kita. Hal ini tentu menandakan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri yang di tandai dengan kepadatan arus mudik silih berganti. Meskipun ada sebagian yang memilih mudik lebih awal, namun tetap saja jutaan manusia bagaikan semut yang berjalan memenuhi jalanan dalam kurun waktu yang bersamaan.
Di kutip dari BeritaUmum.com, pada 24/03/2025 Jakarta, bahwa pergerakan penumpang angkutan umum pada H-9, Sabtu, 22 Maret 2025, mengalami peningkatan pada semua modal transportasi baik dari laut, darat, kereta api, maupun udara tutur kepala Biro Komunikasi dan informasi publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardja, mengutip dari data yang di himpun Posko pusat angkutan lebaran terpadu tahun 2025 kementerian perhubungan, pada Minggu (23/3).
Berdasarkan data posko pergerakan penumpang bus H-9, mengalami kenaikan 1,1% yakni 16,789 orang di bandingkan lebaran tahun lalu. Jalur kapal penyebrangan juga mengalami peningkatan yakni 52,77% atau mencapai 163,33 orang. Tak lupa juga pada jalur kapal laut yang mengalami peningkatan sebanyak 8,11% yakni 62,630 orang.
Berikutnya terdapat Moda transportasi udara pada H-10, mengalami peningkatan sebanyak 28,89% atau mencapai 183.312 orang. Ada juga Moda kereta api yang tentunya mengalami peningkatan pada H-9, yakni 57,25% atau mencapai 188,909 orang.
Tidak bisa dipungkiri bahwasanya mudik merupakan suatu bagian dari Culture umat Islam di negeri ini, sebab berjumpa dengan keluarga, terutama orang tua, kerabat adalah suatu momen yang sangat menggembirakan yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun, sekalipun harus di tempuh dengan jalanan yang super macet (sudah pasti), tiket mudik yang terkadang berkali-kali lipat harganya, belum lagi perjalanan yang begitu melelahkan karena waktu perjalanan yang tidak bisa diprediksi, bahkan yang seharusnya bisa ditempuh dengan hitungan jam ternyata harus membutuhkan waktu seharian. Belum lagi harus di hadapkan dengan resiko di jalanan seperti kecelakaan lalu lintas, kecopetan, perampokan yang semakin menambah keresahan dan ketakutan para pemudik.
Sebagaimana yang di tuturkan oleh Djoko Setijowarno sebagai pengamat transportasi pada Liputan6.com, Jakarta yakni kecelakaan tragis pada lebaran 2024 lalu ketika sebuah Minibus Travel gelap mengalami kecelakaan di Tol Cikampek KM 58 yang menewaskan 12 orang penumpang.
Berbagai persoalan dalam sarana transportasi terlebih pada masa mudik (mulai dari kemacetan hingga kecelakaan) tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasakan kapitalisme-sekularisme. Sistem sekuler kapitalisme ini seakan abai dengan peran utama negara yakni sebagai pelindung yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani rakyat. Walhasil negara tidak mencari solusi tuntas mengenai keselamatan rakyat dalam menghadapi mudik lebaran.
Dalam sistem sekuler-kapitalis ini, transportasi menjadi jasa komersil karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak korporasi dan swasta. Negara hanya berperan sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha pemilik modal.
Sejatinya, korporasi dan swasta hanyalah bertujuan untuk meraih keuntungan semata. Adapun mengenai jaminan keselamatan dalam berkemudi bukan lah menjadi tujuan prioritas mereka, sebab terpenting bagi pemerintah saat ini adalah meraih keuntungan dengan sebanyak-banyaknya sekalipun harus mengorbankan keselamatan rakyat. Begitulah watak asli sistem kapitalisme hari ini mereka tidak benar-benar tulus melayani rakyat, maka tidak heran jika keselamatan rakyat harus tergadaikan.
Dari sini tampak jelas bahwa negara tidak mampu menjamin keselamatan transportasi rakyat. Selama tata kelola masih berada dan di serahkan di tangan korporasi/swasta maka keselamatan transportasi rakyat hanyalah ilusi!.
Sementara itu, di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga tradisi mudik pun tak terelakkan.
Negara hanya sibuk untuk melakukan pembangunan di kota-kota besar alih-alih sering di artikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Sehingga abai terhadap masalah di pedesaan seperti pembangunan sumber daya manusia (SDA) pemerataan infrastruktur dan fasilitas ke pelosok desa.
Mereka hanya sibuk untuk memikirkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pertumbuhan sumber daya manusia, padahal sejatinya sumber daya manusia (SDA) yang membentuk capacity of agency. Maka tak heran jika mereka meninggalkan rakyat kecil di pedesaan dan membiarkan mereka mencari sumber kehidupannya sendiri, mereka bahkan rela meninggalkan keluarga demi untuk bisa bekerja dan bertahan hidup di perkotaan, pun mereka rela juga menempuh perjalanan panjang untuk pergi ke kota-kota besar banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya bantuan dari negara.
Berbeda dengan sistem Islam dalam negara Khilafah yang mampu memberikan jaminan keselamatan publik. Negara dalam sistem khilafah memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab akan keselamatan dalam transportasi rakyat terutama pada momentum mudik lebaran.
Negara memiliki visi ri’ayah sehingga negara lah yang memiliki hak penuh bahkan haram hukumnya jika di serahkan kepada pihak korporasi ataupun swasta. Meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun negara akan mengusahakan dengan segenap kemampuan demi terciptanya keamanan dan keselamatan rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw; “Pemerintah adalah pengurus rakyat dan dia harus bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus”. (HR. Bukhori)
Selain itu, negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi. Anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik.
Pun negara harus menggunakan anggaran yang bersifat mutlak. Negara akan menggunakan kas negara, jika tidak ada maka negara akan menggunakan harta kepemilikan umum untuk memenuhi pembiayaan transportasi publik dan infrastruktur bagi rakyat. Dengan hal ini maka sangat jelas bahwa tidak di benarkan menggunakan anggaran berbasis kinerja.
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara akan membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah baik pedesaan, perkampungan hingga ke pelosok sekalipun, bukan hanya sekedar di perkotaan dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan meninggalkan masyarakat kecil seperti pada sistem kapitalisme hari ini.
Jika tata kelola dalam negeri ini menerapkan sistem sebagaimana dalam negara khilafah maka yakinlah bahwa keselamatan rakyat bukan lah sebuah ilusi!. Melainkan sebuah solusi tuntas atas semua masalah dan keresahan rakyat sehingga tercipta kenyamanan pada saat bertransportasi terutama saat mudik lebaran tiba.
Wallahu alam bis shawwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar